Beberapa contoh judul sekripsi PAI

PERGERAKAN JOKOWI MENJADI GUBERNUR

DKI JAKARTA

A.    Biodata Jokowi calon gubernur DKI Jakarta

Nama lengkap: Ir. Joko Widodo (biasa dipanggil Jokowi)

Tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 1961.

Agama: Islam

Hobi: Penikmat musik beraliran rock cerdas

Riwayat pendidikannya: SDN 111 Tirtoyoso Solo, SMP N 1 Solo, dan SMA N 6 Solo.

Fakultas Kehutanan UGM Yokakarta Lulus pada tahun 1985 S1

Pekerjaan: Walikota Solo periode 2005-2010 dan periode 2010- 2015

Pengusaha: Eksportir Mebel

B.     Tentang Jokowi

Jokowi adalah salah seorang pemimpin visioner yang dimiliki Indonesia. Setidaknya, inilah hasil studi yang penulis ikuti, yang dibiayai sepenuhnya oleh Universitas Indonesia. Pertama, studi sosiologi pembangunan dari Laboratorium Sosiologi FISIP-UI, bertajuk “Penataan Sektor Informal Menuju Pembangunan yang Inklusif” oleh Paulus Wirutomo, et all (2011). Kedua, studi “causal map” kepemimpinan walikota tentang daya saing daerah oleh Ita Prihantika dan Sudarsono Hardjosoekarto (2011). Bersama beberapa studi yang lain, kedua studi ini telah menggambarkan karakter kepemimpinan Jokowi (dan pasangannya wakil walikota FX Hadi Rudyatmo), yang sangat visioner, berfikir serba sistem, dan pro-rakyat: tidak hanya dalam kata, tetapi lebih nyata dalam perbuatan.

C.    Pembangunan Ekonomi Wing Cilik

Karakter kepemimpinan Jokowi antara lain diwarnai oleh sistem nilai inklusif, pada tataran personal dan tataran kebijakan. Dalam pembangunan ekonomi, komitmen untuk berpihak pada wong cilik telah dicanangkan sebagai janji politik sejak pencalonannya pada periode pertama. Slogan “PKL adalah utama, dan mall bukan prioritas” merupakan salah satu cerminan sistem nilai inklusif, yang berakar pada nilai pribadi, dan berwujud menjadi prinsip kebijakan pemerintah Kota.

Banyak pernik kebijakan penataan PKL kota Solo yang menggambarkan prinsip pembangunan yang inklusif ini. Pentungan diganti dengan buku perda. Gusur paksa diganti dengan dialog, dan rembug warga. Penataan dan relokasi dibarengi dengan penyiapan sarana, prasarana dan dana yang memadai. Bahkan bantuan administrasi, serta promosi usaha juga diberikan sebagai paket kebijakan “memanusiakan” wong cilik.

Karakter pembangunan inklusif seperti ini tidak berarti memusuhi kelas atas. Mall tetap ada, dan jaringan waralaba bermodal besar tetap tumbuh. Tetapi keberpihakan dan perlindungan Jokowi terhadap wong cilik itu sungguh di atas rata-rata yang dilakukan oleh sebagian besar daerah lain.
PKL yang digusur disediakan alternative tempat usaha. Selain dapat menciptakan keadaan yang membuat para pedagang mau berpindah dan menetap seterusnya di tempat yang baru, hal ini juga diamati oleh Paulus Wirutomo (2012) telah memicu perkembangan “kultural” dan “proses sosial” dalam bentuk perubahan sistem nilai di kalangan para PKL. Kepemimpinan dan kebijakan Jokowi telah membentuk budaya berorganisasi, partisipasi dalam penataan pasar mereka sendiri, pengembangan mekanisme kontrol sosial, penanaman mentalitas “saudagar”, partisipasi dalam pelatihan, serta akses modal di antara PKL.

D.    PembangunanBudaya

            Pembangunan ekonomi berbasis wong cilik tersebut, juga dibarengi dan sejalan dengan perhatian yang luar biasa pemerintah Kota Solo terhadap pembangunan sosial budaya. Slogan “Mewujudkan Solo Sebagai Kota Wisata Berbasis Budaya dan Lingkungan Hidup” dapat dikatakan merupakan perwujudan visi personal Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo menjadi prinsip pemerintahan Kota. Paulus Wirutomo menyebut pembangunan sosial Kota Solo yang bersifat luas jangkauannya (broad-base), yang mencakup pembangunan identitas budaya kota, pengembangan partisipasi masyarakat, pembudayaan anti kekerasan, serta penyediaan ruang publik (public sphere) untuk merangsang munculnya aktivitas dan kesadaran kewargaan bagi masyarakat, khususnya PKL.

Konservasi budaya dan tradisi masa lalu dikemas dalam konteks kekinian dalam berbagai bentuk dan manifestasi. Salah satu yang sangat menonjol adalah terbitnya jadwal kegiatan (calender of events) Kota Solo. Jadwal ini dapat diakses secara sangat luas termasuk melalui website, yang menggambarkan betapa masifnya kegiatan budaya, seni, sosial dan kepariwisataan. Tidak kurang dari 50 kegiatan dijadwalkan dalam tahun 2012, yang berarti hampir setiap minggu terdapat kegiatan kultural dan kepariwisataan.

Padahal sesungguhnya potensi wisata Kota Solo tidaklah selengkap beberapa daerah lain. Pantai tidak punya. Gunung dan air terjun milik Kabupaten Karanganyar. Pemandian dan wisata agro milik Kabupaten Boyolali, Wonogiri dan Klaten. Wisata spiritual milik Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen. Bandara ada di Kabupaten Boyolali. Wisata situs purba ada di Kabupaten Sragen. Bandingkanlah, misalnya dengan Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki semua potensi wisata: pantai yang sangat indah, gunung dan air terjun yang mempesona, kuliner yang maknyus, dan kultural yang aduhai, bahkan ada bandara internasional. Tetapi Lombok Tengah tidak memilik kalender kegiatan (calender of events) yang terencana dan terakses luas.

E.     Daya Saing Daerah

            Profil kepemimpinan visioner Jokowi juga terungkap dalam tesis magister Ita Prihantika (2011), bertajuk visi Walikota tentang daya saing daerah, di mana penulis bertindak sebagai pembimbing akademik. Dengan menggunakan metode manual yang dikembangkan oleh Ackerman, et all (1992), dan dilanjutkan dengan simulasi system dyamics dengan metode NUMBER, teridentifikasi tiga variabel penting dalam persepsi Jokowi tentang daya saing daerah, yaitu: kebijakan pro-rakyat, lingkungan usaha produktif, serta kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Sementara itu, Jokowi juga sangat percaya hubungan kausal antara daya saing daerah dengan kesejahteraan sosial dan pendidikan. Tidaklah mengherankan bila perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin di Kota Solo sangatlah menonjol.
Bahkan, seorang mahasiswa program doktor sosiologi yang baru saja menyelesaikan riset lapangan menemukan fakta bahwa sebagian besar tunjangan jabatan Jokowi sebagai walikota habis untuk membeli buku tulis dan sabun mandi. Bagasi mobil dinas Jokowi selalu dipenuhi dengan bungkusan berisi buku tulis dan sabun mandi. Setiap ada kesempatan jumpa warganya yang wong cilik, Jokowi selalu memberi tanda mata bungkusan tersebut. Ini adalah salah satu cerminan visi Jokowi tentang kesehatan dan pendidikan warganya.

F.      Pilkada DKI

            Sebagai warga DKI, penulis menyambut gembira dengan munculnya pasangan-pasangan balongub yang sangat berkualitas. Semua pasangan berbobot dan credible. Kebetulan penulis mengenal semua pasangan yang berlaga, dari yang mengenal cukup dekat sampai yang mengenal sangat dekat. Rekam jejak personalnya juga sangat lengkap, baik ketika sebagai sejawat di birokrasi maupun sebagai akademisi. Sayang sekali, hanya data tentang Jokowi yang penulis miliki sebagai hasil kajian ilmiah tentang sosiologi pembangunan dan kepemimpinan.
Kriteria umum untuk memilih kepala daerah dan wakilnya adalah pasangan yang dapat melaksanakan mandat konstitusional Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pilihlah pasangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatan pelayanan umum dan membangun daya saing daerah. Untuk Gubernur DKI dan Wakilnya tentu harus dilengkapi dengan kecakapan untuk melaksanakan perintah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G.    PROGRAM KARTU SEHAT.

            KBR68H - Warga miskin Jakarta bakal segera punya Kartu Sehat.Pemerintah Jakarta mengklaim kartu ini lebih praktis dan mudah digunakan. Pasalnya, warga tak perlu lagi berurusan dengan birokrasi.

Bulan depan, duet pemimpin Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan merealisasikan salah satu program andalan mereka yakni Kartu Sehat.

            Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja mengatakan pembagian kartu itu diutamakan untuk warga yang terdaftar di Puskesmas. Pasalnya, masih banyak warga tidak sanggup yang berobat ke puskesmas.

"Pak Gubernur sih kepengennya bulan November sudah jalan. Tapi bukan semuanya diberikan kartu sehat. Kan gak mungkin juga mencetak kartu itu dilakukan dengan cepat. Kami prioritaskan dulu warga yang sudah masuk ke puskesmas.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki berjanji membagikan kartu ini secara gratis. Warga miskin tidak perlu mengurus Jaminan Kesehatan Masyarakatnya melalui RT jika ingin berobat. Konsep seperti ini mirip dengan kebijakan yang diterapkan Joko Widodo ketika menjabat Walikota Solo.

(Berarti nanti tidak ada syaratnya ya pak, bagi semua Warga Jakarta bisa pakai-red?) Kalau di Solo disyaratkan karena uangnya sedikit. Tapi kalau di Jakarta, konsepnya sudah mengarah ke Undang-undang. Prinsipnya, setiap warga negara jangan menjadi miskin karena sakit. Ini akan luar biasa dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi."

            Warga Solo mengakui kemudahan program kesehatan versi Jokowi ini. Salah satu warga Solo, Johanes Sandi, mengatakan daerah di Jawa Tengah itu punya Kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta atau PKMS. PKMS mirip dengan Kartu Sehat yang akan diterapkan di Jakarta.

            Mendapatkannya sangat mudah mba, kita cuma minta tandatangan ke RT, RW, lurah langsung pemkot. Pemkot itu cuma minta 3000, kita tunggu, kalau nggak rame, kita tunggu 15 menit langsung jadi. Dan bisa digunakan saat itu juga.

Namun, Puskesmas di Jakarta ternyata belum menerima sosialisasi lengkap terkait Kartu Sehat. Padahal, peluncuran Kartu Sehat kurang dari sebulan lagi. Misalnya, Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora Jakarta Barat Silvi.

            Dari Gubernur baru, belum ada, iya kita masih menunggu. Sebenarnya tidak beda jauh, namun seperti apa tekhnisnya, kita belum dapat arahan. Ini memang pro rakyat, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, Nah teknisnya seperti apa, belum diluncurkan oleh Gubernur Jokowi.Karena nanti, jika itu sesuai dengan Ibu Din, Ibu Kepala Dinas, jika itu sudah sesuai arahan Gubernur, baru kita di panggil

            Kondisi yang sama juga dialami Puskesmas Taman Sari Jakarta Barat. Indah salah satu tenaga medis di sana mengaku tidak paham perbedaan Kartu Sehat dan Jaminan Kesehatan Daerah yang selama ini berjalan.

            Kalau sosialisasi langsung dari Kepala Dinas belum ada, ya saya belum terlalu paham, tetapi kalau yang kemarin dibagikan itu namanya kartu jamkesda. Nah, kalau perbedaannya yang sekarang, belum tahu sama sekali. Ibu Kepala Dinas yang biasanya yang menyampaikan ke kita. Berjenjang ke puskesmas. Kalau mereka baru denger, terus kitanya belum diajak sosialisasi, berarti belum ada. Pengumumam itu biasanya dari surat edaran.

            Kritik soal persiapan juga disampaikan Konsorsium Masyarakat Miskin Kota. Juru Bicara Konsorsium Masyarakat Miskin Kota Edi Saidi berharap Gubernur Jokowi mengawasi ketat pemberian Kartu Sehat agar tidak salah sasaran. Pasalnya, banyak warga miskin yang sering terlupakan ketika pemerintah mendata mereka.

            Kartu sehat ini yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ini, akan memudahkan warga Jakarta, untuk bisa langsung mendapatkan kartu kesehatan secara gratis, walaupun nanti dalam jenisnya ada tiga, ada yang silver, gold dan platinum.Yang belum terlalu jelas sistemnya. Jadi jangan sampai niat baik ini dalam proses pelaksanaannya itu tidak berjalan baik. Sangat mungkin terjadi, karena itu harus dibangun sistem kontrol yang melibatkan warga, dan diberi ruang seluas-luasnya, untuk ada proses pengaduan yang langsung ditangani.